WARTADESAKU.CO.ID — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, memaparkan urgensi transparansi, kepastian hukum, serta kejelasan kewenangan lembaga audit dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan reses perorangan yang dirangkaikan dengan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Musi Rawas, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kegiatan bertema Evaluasi Pengelolaan Pembangunan Desa Tahun 2026 pada Kabupaten Musi Rawas itu, dihadiri oleh Wakil Bupati Musi Rawas (Suprayitno), Kepala BPKP Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, perwakilan Kapolres Musi Rawas, perwakilan Dandim 0406, serta Kepala KPKNL Lubuklinggau.
Kejelasan Kedudukan BPK dan Mencegah Permainan Hukum
Dalam paparannya, Fauzi H. Amro menyoroti pentingnya kepastian mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menetapkan kerugian keuangan negara, agar tidak memicu ketidakpastian hukum bagi para penyelenggara pemerintahan desa.
Ia mempertegas kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan keuangan negara, serta meminta seluruh lembaga pengawasan dan penegak hukum, termasuk BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Akuntan Publik (KAP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Inspektorat, bekerja strictly sesuai porsi kewenangan masing-masing.
”Kami tidak ingin ada kasus yang menimbulkan polemik di kemudian hari, akibat persoalan perbedaan penghitungan kerugian negara. Kita juga menolak adanya permainan dalam konteks audit kerugian negara,” tegas Fauzi H. Amro.
Ia mencontohkan polemik perbedaan estimasi kerugian negara yang sempat menyita perhatian publik pada kasus pertambangan timah di Bangka Belitung. Menurutnya, audit yang tidak transparan atau diperdebatkan saat memasuki proses persidangan, dapat merusak iklim kepastian hukum.
Respon Atas Ratusan Pengaduan Audit Keuangan
Fauzi H. Amro mengungkapkan bahwa BPK telah menerima hampir 250 pengaduan terkait permintaan audit keuangan. Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan akan mekanisme pemeriksaan internal yang objektif, independen, dan terukur.
”Yang kita inginkan adalah seluruh pemangku kepentingan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan internal dan penegakan hukum harus tetap berjalan tegas, tetapi seluruh prosesnya wajib mengedepankan asas kehati-hatian, kepatuhan aturan, serta hasil audit yang berdasar,” pungkasnya. (mil)


