WARTADESAKU.CO.ID — Program transmigrasi di Indonesia kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai upaya perpindahan dan pemerataan persebaran penduduk. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Republik Indonesia resmi melakukan transformasi paradigma besar-besaran, mengubah orientasi kebijakan dari distribusi demografis menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan.
Jejak historis mencatat bahwa program ini telah menjadi pilar penting dalam pemekaran wilayah di tanah air. Hingga saat ini, kawasan transmigrasi sukses merangsang lahirnya 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, serta tiga ibu kota provinsi meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Hal tersebut dipaparkan oleh Menteri Transmigrasi (Mentrans) Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam agenda Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Jakarta, pada hari Jum’at, tanggal 26 Juni 2026. Ia menyebutkan bahwa sejak awal digulirkan, program ini telah memfasilitasi mobilisasi sekitar 9,1 juta jiwa, yang bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai wilayah luar Pulau Jawa.
“Selama ini, orang mengenal transmigrasi hanya sebagai program memindahkan penduduk. Padahal, kontribusinya jauh lebih besar. Ukuran keberhasilannya kini bukan lagi berapa orang yang dipindahkan, tetapi berapa banyak masyarakat yang bisa disejahterakan,” ujar M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dilansir dari transmigrasi.go.id.
Mengubah Skema Pembagian Lahan Menjadi Industrialisasi
Perubahan paling mendasar dalam wajah baru transmigrasi ini, terlihat pada tata kelola pemanfaatan aset lahan. Jika pada masa lalu lahan di kawasan transmigrasi langsung dikapling dan dibagikan secara komunal kepada perorangan kepala keluarga (KK), kini fokus pemerintah dialihkan pada skema investasi dan industrialisasi terpadu.
M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengambil contoh konkret rencana optimalisasi aset pada kawasan Rempang-Galang di Kepulauan Riau. Di wilayah tersebut, terdapat sekitar 150 hektare lahan transmigrasi yang jika menggunakan pola lama, hanya mampu menampung sekitar 75 KK.
Melalui orientasi baru, lahan tersebut kini diproyeksikan menjadi pusat industri galangan kapal berskala besar. Intervensi korporasi dan investasi ini, dinilai memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang jauh lebih masif bagi perekonomian makro maupun mikro di daerah.
“Sekarang, lahan yang sama bisa menjadi kawasan industri yang membuka kesempatan kerja hingga 20 ribu orang. Dampaknya tentu jauh lebih besar bagi masyarakat,” terang M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Pada fase awal konstruksi fisik saja, proyek strategis ini diperkirakan mampu menyerap antara 1.000 hingga 3.000 tenaga kerja lokal.
Dampak Ekonomi-Sosial dan Relevansi untuk Sumatra Selatan
Pergeseran haluan ini membawa angin segar bagi daerah yang memiliki basis kawasan transmigrasi luas, termasuk Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Kabupaten prioritas di sepanjang aliran sungai seperti Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara), memiliki sejarah panjang sebagai destinasi transmigrasi sejak era Orde Baru.
Banyak eks pemukiman transmigrasi di Muba dan Musi Rawas yang kini telah tumbuh menjadi sentra produksi kelapa sawit dan karet. Dengan adanya paradigma baru yang mengedepankan integrasi pertanian modern, kawasan industri, serta layanan pendidikan dan kesehatan, daerah-daerah transmigrasi di Sumsel berpeluang naik kelas menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mandiri.
Konsep ekosistem terpadu ini, diharapkan mampu menekan angka pengangguran di daerah, menaikkan pendapatan asli desa (PADes), serta memutus rantai kemiskinan struktural. Pemerintah daerah kini dituntut adaptif untuk berkolaborasi dengan kementerian, guna menarik investor ke kantong-kantong transmigrasi lokal.
Kementerian Transmigrasi optimis, penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, akan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia, mengubah kawasan terpencil menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. (ohs)
